Myanmar Memilih!

Pada hari Minggu, 8 November 2015 yang lalu rakyat Myanmar berbondong-bondong menuju tempat pemilihan untuk menggunakan hak suara mereka. Pemilihan Umum tahun 2015 ini konon adalah Pemilu yang paling demokratis di Myanmar selama 25 tahun terakhir. Mengamati animo masyarakat, berita yang dilansir berbagai stasiun televisi, obrolan teman-teman di kantor atau di saat makan siang; membawa lamunan saya kembali pada Pemilu di Indonesia pada 1999. Di satu sisi, besar sekali harapan masyarakat untuk melihat perbaikan di segala sendi kehidupan; tapi di sisi lain, prospek kebebasan ini juga memancing menguatnya sentimen chauvinistic; rasa bangga/ superioritas kelompok agama atau etnis.

Dulu di Indonesia, ada sentimen pribumi VS Cina; dimana para pengusaha ethis Tionghoa dianggap “menguasai” sektor ekonomi. Di sisi lain, etnis Tionghoa ini juga dinomorduakan dalam hal kewarganegaraan. Dipersulit. Dalam kelompok pribumi pun, ada polarisasi antara Jawa VS non-Jawa; rakyat yang berasal dari luar Jawa merasa bahwa mereka dinomorduakan, dari segi prioritas pembangunan hingga peluang bekerja. Mungkin sebagian ada yang berargumen bahwa friksi ini masih ada di Indonesia, dan mereka mungkin benar. Tapi setidaknya sekarang ini sudah tidak tabu untuk memprotes diskriminasi; bahkan melakukan diskrimasi justru dianggap tabu. Saat itu dari anak sekolah hingga pedagang kaki lama semua tiba-tiba memiliki political awareness yang tinggi.

Di Indonesia, pasca 1998 minat masyarakat terhadap politik begitu tinggi. Bermunculan berbagai majalah, koran dan tabloid politik yang terbit harian, mingguan. Bahkan pada waktu itu saya ingat ada sebagian teman saya yang masuk sekolah sambil membawa salah satu tabloid tersebut dan menjualnya. Yang beli? Banyak, bahkan ada sebagian yang lantas berlangganan tiap minggu. Di tingkat mahasiswa, idealisme politik digelorakan kembali – berbagai organisasi meng-update AD/ART mereka untuk mempertajam kembali visi dan misi mereka. Latihan Dasar Kepemimpinan memuat pengenalan tata cara bersidang, menyusun tata tertib sidang. Politics was cool again.

Myanmar adalah negara yang terdiri dari berbagai etnis. Berbagai kelompok etnis ini pada suatu waktu di masa lampau, semua pernah memberontak. Bahkan saat ini pun masih berlangsung gencatan senjata yang menjaga masing-masing kelompok dari pecahnya perang saudara (civil war). Dalam kondisi yang seperti ini, militer mengambil alih kekuasaan dan merestorasi kestabilan negara. Hanya saja, seperti halnya militer di negara lain mereka jadi lupa diri dan terlalu lama memerintah. Pemerintah yang saat ini pun didukung oleh militer. Kursi Parlemen Myanmar 25% didedikasikan untuk militer (tanpa Pemilu). Dengan demikian berbagai produk hukum yang saat ini berlaku, semua tidak lepas dari agenda militer. Menteri-menteri yang memimpin beberapa departemen penting (Pertahanan, Perbatasan, Urusan Dalam Negeri) juga ditunjuk oleh militer. Masih sedemikian kuatnya cengkeraman militer di Myanmar.

Pemilu ini memilih anggota DPRD (lower house), DPR (upper house) dan juga DPD (regional). Nantinya partai pemenang akan menguasai parlemen, selanjutnya pada awal 2016 nanti parlemen akan melakukan pemilihan presiden. Di Myanmar, tidak ada pemilihan presiden secara langsung. Partai National League for Democracy (NLD), partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi (baca: ong-san-su-chi) kemungkinan besar akan memenangkan Pemilu ini. Sampai hari ini, Komisi Pemilu Myanmar sudah merilis secara resmi hasil penghitungan suara dari berbagai wilayah. Meskipun partainya menang dan nantinya akan menguasai parlemen, Aung San Suu Kyi tidak bisa dipilih menjadi presiden. Ini karena dia dulu menikah dengan pria berkebangsaan Inggris dan kedua anaknya pun saat ini memegang paspor Inggris. Meskipun demikian dalam sebuah wawancara, ia berjanji pada konstituennya bahwa siapapun yang dipilih untuk memimpin kabinet, ia akan tetap menjalankan pemerintahannya sesuai haluan partai. Ia akan seolah-olah berada “di atas” presiden terpilih.

 

Nasib Kaum Ultra-nasionalis dan Kaum Tersisih

Pada pertengahan tahun 2015, saat terjadi pengungsian kaum Rohingya, isu ini dipolitisasi oleh berbagai pihak di Myanmar. Dunia menunggu Aung San Suu Kyi untuk mengeluarkan statement yang mengecam perbuatan pemerintah Myanmar dalam penanganan kaum Rohingya. Di sisi lain, ada kaum ultra-nasionalis (Bhikku U Wirathu dengan organisasi “Ma Ba Tha”-nya) yang siap menerkam bila ada yang berani membela kaum muslim minoritas tersebut. Semua menunggu, tapi Aung San Suu Kyi tidak berkomentar sedikit pun. Tidak ada kecaman penindasan, tidak ada janji-janji untuk melindungi. Nothing. Banyak sekali yang kecewa, tidak sedikit yang menuntut nobel perdamaian yang telah dianugerahkan untuk dicabut kembali.

Tentu tidak sulit untuk menerka alasan kenapa Aung San Suu Kyi memilih tidak berkomentar. Pemilu yang sudah di depan mata dan peluang kemenangan yang sudah begitu dekat. Semua terlalu penting untuk dikorbankan. Baru dalam beberapa hari terakhir ini, dalam sebuah wawancara ia berkata bahwa kaum minoritas akan dilindungi. “They will be protected“. Dalam rangkaian wawancara yang sama, dia juga menegaskan bahwa saat ini kerukunan rakyat Myanmar ada di atas semua kepentingan. Ia berpesan kepada pendukungnya bahwa kemenangan ini tidak untuk dirayakan dengan cara mencemooh atau mengejek lawan politik. Komitmen ini masih harus dibuktikan. Di Myanmar masih banyak warga yang tidak memiliki hak memilih, masih banyak yang tinggal di camp pengungsian.

Lalu bagaimana nasib para ultra-nasionalis, yang sempat keras menuduh NLD sebagai “partai pembela muslim” dan kerap menggelorakan berbagai kampanye anti Islam? Baru-baru ini Ma Ba Tha mengeluarkan surat yang berisi himbauan kepada anggotanya untuk tidak menyuarakan perpecahan. Dalam suratnya disebutkan “Meskipun Anda mungkin tidak setuju dengan sesuatu, tidak menjadikan alasan Anda untuk menebarkan kebencian dan mengajak pada permusuhan”. Entahlah, apa ini benar-benar karena tulus atau untuk “mencari aman” setelah semerbak tercium kemenangan NLD. Mari kita lihat bersama apakah di bawah pemerintahan yang baru nanti, kelompok ini masih memiliki ruang untuk menyuarakan nasionalisme dengan cara-cara seperti ini.

 

Nasib Militer

Bagaimana nasib para jenderal dan kroninya yang begitu lama berkuasa, baik secara politik ataupun ekonomi. Seperti halnya di Indonesia, saya rasa secara bertahap peran mereka akan dikurangi. Diawali dengan perubahan konstitusi. NLD pun masih didukung oleh beberapa mantan jenderal, sehingga akses dan hubungan baik dengan militer yang ada saat ini tetap harus terjaga. Belum lagi rapuhnya hubungan antar etnis yang kapan saja bisa dipicu untuk angkat senjata. Tidak bisa tidak, hubungan baik dengan militer tetap harus dijaga dan mereka harus juga dilibatkan dalam masa transisi. Hal ini mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang tidak sabar melihat perubahan, tapi ini lebih baik daripada risiko ketidakstabilan.

 

Selamat Untuk Myanmar

Tidak mudah untuk melakukan pemilu dan transisi kekuasaan secara damai. Banyak negara yang gagal melakukannya. Semoga ini adalah langkah awal untuk perbaikan. Semoga semangat rekonsiliasi terus terjaga dan tidak menyisakan ruang bagi kelompok yang menyukai perpecahan ataupun kelompok yang mengadopsi jalan-jalan kekerasan. Proses penghitungan masih berlangsung, nanti masih harus dipilih juga presiden dan penyusunan anggaran. Tidak ada pemilu yang sempurna, tapi setidaknya ini langkah awal yang sangat penting bagi Myanmar untuk bisa menentukan nasib mereka ke depan.

Congratulations Myanmar, hopefully this will bring about changes that the people have long hoped for. 
Baby steps… towards a prosperous country that is just, fair and free for all of its citizens; majority and minority alike.

(and the same prayer for my beloved Indonesia)

Baca juga: Rohingya – Siapa mereka?